Kebijakan Baru Dedi Mulyadi: Pendidikan Militer dan Jam Malam untuk Pelajar menjadi Sorotan

- Dedi Mulyadi dikenal karena pembuatan kebijakan tentang pendidikan militer yang sedang menuai polemik. Kepala Pemerintahan Jawa Barat tersebut berencana menerapkan peraturan jam malam untuk para siswa.

Tokoh Dedi Mulyadi saat ini tengah ramai diperbincangkan. Mengapa tidak? Kebijakannya sebagai Gubernur Jawa Barat kerap mengundang kontroversi di mata masyarakat umum.

Kebijakan yang menuai kontroversi dari Dedi Mulyadi adalah mengirimkan murid-murid bandel ke barak militer. Bahkan, Gubernur Jawa Barat hingga dilaporkan kepada Komnas HAM karena hal ini.

Setelah menyusun kebijakan tentang pendidikan militer, Dedi Mulyadi kembali mencetuskan ide revolusioner terkait pemberlakuan jam malam untuk para siswa. Ide tersebut timbul setelah Pemerintah Provinsi Jawa Barat meneken perjanjian kerjasama bersama Polda Jabar dan Polda Metro Jaya guna membasmi tindakan premanisme serta meningkatkan tingkat keselamatan di kalangan warga masyarakat.

"Pada waktu yang sudah ditetapkan, mungkin akan ada peraturan baru diberlakukan. Misalkin pada hari kerja, mulai pukul 8 malam ke bawah tidak bisa lagi berkumpul bersama teman-teman, sebab para siswa itu harus tetap berada dirumah saja, supaya menghindari gangguan dan godaan diluar sana," jelas Dedi, Jumat (17/5/2025), seperti dilansir Tribunjabar.id.

Dedi mengatakan bahwa kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan institusi kepolisian diharapkan dapat menciptakan pemuda yang lebih teratur dan disiplin di jalanan. Ini termasuk usaha-usaha dalam mengatasi sejumlah masalah yang potensial merusak masa depan para remaja.

"Narkoba, obat ilegal, minuman campuran yang ada di mana-mana serta penguatan pengawasan atas siswa sekolah," ujarnya.

Pertama-tama, Pemprov Jawa Barat bekerja sama dengan Polda Jabar dan Polda Metro Jaya untuk membasmi praktek premanisme yang dinilai mengganggu masyarakat dan menghalangi investasi. Untuk membuktikan komitmennya dalam memberantas tindakan tersebut, Dedi Mulyadi meneken MoU bersama Kapolda Jabar, Kapolda Metro, seluruh Walikota/Bupati, serta Kapolres dari setiap wilayah di Jawa Barat di gedung Pakuan, Bandung pada hari Jumat, tanggal 16 Mei 2025.

Perjanjian itu meliputi berbagai aspek, termasuk perbaikan infrastruktur keamanan di daerah Jawa Barat serta pembentukan lingkungan bisnis yang kondusif.

Selanjutnya menciptakan banyak lapangan pekerjaan serta di dalamnya terdapat usaha untuk menguatkan dasar keamanan setiap wilayah dan area industri, sekaligus mendorong tumbuhnya iklim ekonomi yang mendukung, dengan tujuan melindungi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

"Terdapat kedamaian di pasar serta beragam lokasi lainnya," kata Dedi.

Dalam rangka mengimplementasikan peraturan waktu malam untuk para siswa, Dedi Mulyadi sekarang berbicara tentang kebijakan pendidikan militernya yang sedang mendapat banyak pertanyaan dari publik. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menunjukkan penghargaannya kepada saran yang diberikan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) berkaitan dengan program pembentukan karakter yang mencakup anak-anak dengan tingkah laku istimewa sebagai bagian dari latihan di barak tentara.

Menurut dia, KPAI merupakan institusi dengan kapabilitas, standar, serta keahlian terbaik dalam menangani perlindungan hak-hak anak di tanah air.

"Langkah-langkah yang kami ambil ini sebagian besar dipicu oleh empati terhadap sesama manusia serta kesadaran akan tanggung jawab mengingat betapa rumitnya masalah anak-anak di Jawa Barat," ujar Dedi melalui pernyataan tertulis pada hari Sabtu (17/5/2025) seperti dilansir dari Kompas.com.

Dia menyebutkan bahwa saat ini banyak orangtua telah kehilangan kapabilitas dalam mendampingi putra-putrinya. Pada kondisi serupa yang membelenggu, para pemimpin lokal semacam gubernur, bupati, ataupun walikota diharapkan dapat menghadirkan jawaban, bahkan jika berarti melewati jalan terpaksa.

Dedi menyampaikan situasi itu mirip dengan penanganan korban bencana. Terkadang, para korban tidak diperiksa langsung oleh dokter ahli, melainkan hanya diurus oleh bidan atau perawat.

"Dengan sungguh kami meminta KPAI untuk mengambil alih penanganan, karena masih terdapat banyak anak di Jawa Barat yang belum ditangani pemerintah provinsi dan para kepala daerah setempat," tegas Dedi.

Dia meminta agar KPAI ikut serta dalam penanganan masalah anak-anak, sebab masih ada wilayah di Jawa Barat yang belum mencapai jangkauan pemerintah provinsi ataupun pemerintah kabupaten/kota. Menurut Dedi, dengan partisipasi KPAI, tekanan pada pemerintahan lokal dapat berkurang.

Dia juga menggarisbawahi pentingnya KPAI untuk memahami tantangan yang lebih luas. Setiap harinya, dia mendapat berita tentang insiden pelecehan seksual terhadap anak-anak.

"Saya bekerja sama dengan semua kapolres dalam melaksanakan berbagai langkah mulai dari tindakan, penyelidikan, hingga penahanan terhadap individu-individu yang melakukan eksploitasi seksual kepada anak di bawah umur," katanya.

Sebelumnya, KPAI mengungkapkan keprihatinan mereka tentang program Pendidikan Karakter Pancawaluya Jawa Barat Istimewa yang dicanangkan oleh Gubernur Dedi Mulyadi. Menurut KPAI, penyelenggaraan program ini dengan mengirim siswa ke barak tentara bisa jadi bertentangan dengan hak-hak anak karena tak adanya partisipasi ahli psikologi untuk memberi pertimbangan sebelum para remaja tersebut diajak ke barak. (*)