ERNews

The illusion of annual audits In many emerging economies, the annual audit has devolved into a ceremonial performance, executed more for formality than for its intended function. While its intent is accountability, its timing renders it toothless. Reports are tabled long after the financial damage is done. Mismanagement becomes history, not averted disaster. A 2022 AFROSAI report found that over 70percent of irregular expenditures flagged in state audits across Africa were never recovered. These documents, though thorough, often become quiet museums of avoidable dysfunction. Meanwhile, those implicated have often resigned, been transferred, or, in some cases, even been promoted. In Uganda, a 2020 audit uncovered irregularities worth over UGX 1.2 trillion, yet less than 15percent of the amount had been recovered or sanctioned by 2022. \xa0In many jurisdictions, the audit trails are cold before the ink is dry. When the purpose of the audit is politicised and the tim...

It looks like just an ordinary building on Charles Page Boulevard, but inside are the extraordinary legal services provided by the Early Settlement Center for Mediation . "We settle lawsuits and try to help people prevent lawsuits through mediation and settlement conferences," said Director LeiLani Armstrong. They've been doing it for over 40 years. Powered by a small army of volunteer mediators their services are free of charge. What kinds of cases do they handle? "Real estate, we mediate neighborhood disputes, landlord/tenant issues, consumer merchant issues, family and divorce issues, we really run just about anything you can think of," she said. They're funded through the state, the county and the city of Tulsa. Last year the center mediated nearly 1,200 cases, saving litigants an estimated $12 million in legal fees and court costs. "We feel like we’re probably one of the most cost effective elements of...

KALANGAN JAMBI - Polda Jambi telah melakukan mediasi atas insiden penahanan kapal tongkang oleh warga Desa Pematang Jering, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muarojambi, Jambi. Itu dilakukan untuk mencari jalan tengah atas kerugian warga, setelah kapal tongkang menabrak keramba apung milik warga. “Sudah ada perdamaian,” kata Direktur Kepolisian Perairan dan Udara (Dirpolairud) Polda Jambi, Kombes Pol Agus Tri Waluyo melalui pesan singkat. Agus mengatakan musyawarah antara warga dan pihak perusahaan yang mengoperasikan kapal tongkang telah dilakukan. Pihak kepolisian telah mendorong mediasi, agar kerugian ekonomi warga dapat menemukan solusi. “Semoga cepat ada titik terang,” kata Agus. Selain itu, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Heriyanto menegaskan belum ada titik terang perundingan dengan pihak tongkang. Pasalnya yang menghadiri perundingan adalah kapten kapal, yang statusnya cuma kerja, tidak bisa mengambil keputusan. Padahal warga menuntut ganti rugi yang se...

Kasus dugaan penganiayaan di Pondok Pesantren (Ponpes) Ora Aji milik Miftah Maulana (Gus Miftah) di Kalasan, Sleman, DI Yogyakarta, memasuki babak baru. Korban penganiayaan yang merupakan santri Ponpes Ora Aji asal Kalimantan Barat berinisial KDR (23), kini justru dilaporkan balik ke polisi. KDR dilaporkan balik oleh santri Ponpes asuhan Gus Miftah itu atas kasus dugaan pencurian. Kuasa Hukum Ponpes Ora Aji, Adi Susanto sekaligus Kuasa Hukum santri mengungkapkan bahwa pihaknya sudah resmi melaporkan KDR atas tuduhan pencurian. Laporan atas kasus dugaan pencurian tersebut dilakukan oleh seorang santri berinisial FA di Mapolresta Sleman pada 10 Maret 2025. Dalam laporannya, FA mengaku kehilangan uang Rp 700 ribu rupiah. "Dilaporkan pada tanggal 10 Maret 2025. Sampai sekarang prosesnya berjalan. Kemudian atas laporan ini, informasi yang kami terima di Polresta Sleman, yang bersangkutan sudah dipanggil secara resmi, secara patut dan  resmi tapi sampai sekarang ...

, Jakarta - Wamen HAM RI Mugiyanto mengungkapkan bahwa pihaknya sedang berupaya mencari solusi optimal guna meredam perselisihan lahan yang terjadi di kalangan masyarakat. Padang Halaban , Kabupaten Labuhanbatu Utara, Sumatera Utara, bersama pihak perusahaan. "Kita akan menemukan solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan ini di masa mendatang," katanya. Mugiyanto dalam penjelasannya, sebagaimana dikutip dari Antara, Minggu, 18 Mei 2025. Baca: TORA: Pendekatan Terbaru untuk Resolusi Perselisihan Tanah di Padang Halaban Mugiyanto menyebutkan niatnya untuk berkonsultasi dengan pihak yang relevan mengenai masalah di Padang Halaban. Dia menekankan bahwa dalam upaya meredakan perselisihan di daerah itu, seluruh pihak perlu mentaatkan aturan hukum. "Dalam hal kepemilikan hak guna usaha tersebut, kami berusaha semaksimal mungkin untuk tetap taat pada peraturan yang berlaku," jelasnya. Menteri HAM dengan jelas menyeruka...